JAKARTA – Pembangunan sosial dewasa ini menjadi aspek penting proses pembangunan dalam perubahan lembaga-lembaga sosial. Perilaku, norma, konvensi-konvensi dalam masyarat, sikap menuju masyarakat yang inklusif terkait untuk memperlakukan kelompok masyarakat lainnya dalam kehidupan sehari-hari, tempat kerja, dan ruang publik menjadi unsur penting pencapaian pembanguan sosial. Begitu juga kohesi sosial dalam lingkungan yang tentram, akuntabilitas sosial terkait sejauh mana suara warga negara mendapatkan tanggapan balik dari pemerintah.
Saat ini, ukuran terhadap capaian-capaian pembangunan sosial di Indonesia masih realatif terbatas. Gagasan utama tentang pembangunan tetap berada dalam arus pemikiran tentang pencapaian pertumbuhan ekonomi dan infrastuktur dalam wacana publik.
“Seharusnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur perlu diikuti oleh pembangunan sosial yang diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik, melalui sistem pendidikan, kesehatan, sosial budaya, pelayanan publik yang terbuka, serta hal lainnya,” papar Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional, Yayu Sriwartini, S.Sos., M.Si., Senin, (4/12).
Yayu menambahkan, mengutip dari pendapat Midgley bahwa peran pemerintah sangat penting dalam melaksanakan pembangunan sosial. Negara harus mewakili kepentingan masyarakat untuk memeberikan kesejahteraan mengingat keberlangsungan pemerintahan di negara ini tidak bisa dipisahkan dari infrastruktur partai politik, kelompok kepentingan, aparat tokoh politik, media komunikasi politik, dan suprastruktur politik. Dalam hal tersebut komunikasi politik menjadi hal yang tidak bisa diabaikan dalam upaya pencapaian pembangunan sosial, karena komunikasi politik dapat berperan dalam menjembatani perbedaan kedua struktur tersebut.
Berbagai macam pertanyaan yang terlontarkan dari masyarakat mulai dari komitmen pemerintah terhadap agenda pembanguan sosial, mengenai capaian-capaian dibidang pembangunan sosial, ukuran-ukuran terhadap pembangunan sosial, dan sejauh mana capaian tersebut tersampaikan keruang publik. Oleh karena itu, rangkaian pertanyaan tersebut menjadi dasar program studi Sosiologi bekerjasama dengan Ilmu Komunikasi UNAS untuk mengadakan seminar bertajuk ‘Pembangunan Sosial dan Komunikasi Politik di Indonesia’ yang akan berlangsung pada :
Waktu : Senin, 11 Desember 2017, Pukul 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Aula Kampus UNAS Pasar Minggu.
Adapun pemateri dalam seminar ini yaitu Eko Sulistyo, selaku Keynote Speaker dari Deputi Komunikasi Kantor Staf Kepresidenan, Dr. Erna E. Chotim selaku Ketua Program Studi Sosiologi UNAS, Drs. Ambya B. Boestam, M.Si. selaku Dosen dan Praktisi Komunikasi Politik di Progdi Ilmu Komunikasi UNAS, dan dimoderatori oleh Dr. (Can) Andi Achdian selaku Dosen Progdi Sosiologi UNAS.
Seminar ini bertujuan bukan saja untuk memulai upaya merumuskan sebuah instrumen kerja yang dapat mengukur sejauh mana kemajuan sosial dalam suatu rentang periode dapat dilakukan, tetapi juga terkait persoalan bagaimana komunikasi politik terhadap kebijakan publik tersebut dapat dilakukan secara efektif.
Dengan berlangsungnya seminar ini diharapkan dapat membuka kepedulian publik secara lebih luas pada pentingnya pembangunan sosial dan mengawal prosesnya, sehingga tingkat keberhasilan pembangunan tidak saja hanya tercermin pada pembangunan fisik, ekonomi, tetapi juga pada pembangunan sosial masyarakatnya menjadi lebih sejahtera, berkeadilan dan inklusif.
