JAKARTA – Program Studi Sosiologi dan Ilmu Komunikasi Universitas Nasional (UNAS) melangsungkan Seminar Bersama Bertajuk “Pembangunan Sosial dan Komunikasi Politik”, Senin (11/12). Bertempat di Aula Blok 1 Lantai IV UNAS, seminar ini dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa dari lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unas.
“Melalui seminar ini para mahasiswa harus belajar dan mengerti bahwa persoalan di masyarakat atau dikehidupan kita bisa dilihat dan dianalisis bersama. Ini merupakan kombinasi kerjasama yang baik antara program studi Sosiologi dan Ilmu Komunikasi UNAS. Semoga kalian dapat membuka wawasan melalui seminar ini untuk melihat sesuatu dari berbagai aspek,” tutur Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Truly Wangsalegawa, M.A., M.Ed. dalam saumbutannya.
Ia menambahkan bahwa topik yang diambil dalam seminar ini perlu dikomunikasikan lebih jauh dan gencar. Menurutnya, banyak masalah sosial yang kurang dikomunikasikan. “Saya sangat mengapresiasi kedua program studi melangsungkan kegiatan ini, semoga kedua program studi tersebut kompak untuk membatasi masalah-masalah di depan mata yang kurang mendapatkan sorotan dan minim diperhatikan. Saya harap mahasiswa setelah ini bisa membuka wawasan mereka lebih baik agar memperhatikan lingkungan,” imbuhnya.
Puncak dari kegiatan ini adalah pemaparan materi dari Keynote Speaker, Eko Sulistyo selaku Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia, dan narasumber lain yaitu Ketua Program Studi Sosiologi Unas, Dr. Erna E. Chotim, M.Si., dan Dosen dan Praktisi Komunikasi Politik Progdi Ilmu Komunikasi Unas, Drs. Ambya B. Boestam, M.Si. dan dimodeatori oleh Dosen Prodi Sosiologi Unas, Dr. (Can) Andi Achdian.
Dalam paparannya, Eko Sulistyo mangatakan, dewasa ini perkembangan teknologi dan informasi mengalami kemajuan yang begitu cepat sehingga menuntut adaptasi dari segi komunikasi pemerintahan. “Era demokrasi kita sudah memasuki era komunikasi yang berbeda, sehingga peranan media pers memiliki peranan penting. Kemudian ini yang membuat adanya tuntutan-tuntutan dari para pemilik media terutama media yang terafiliasi dengan partai politik yang menggunakan pers sebagai media partisan,” ungkapnya.
Dalam hal ini, Eko menambahkan, informasi yang menyebar dalam masyarakat sulit untuk dibedakan antara fakta dengan yang hoax. Ini merupakan tantangan baru pola komunikasi di era sekarang. “Sekarang sumber informasi itu tidak tunggal. Tidak hanya dari pemerintah tetapi juga masyarakat yang bisa memiliki sumber daya seperti sumber informasi, ini salah satu tantangan dari pola komunikasi pemerintahan di era sekarang,” kata dia.
Eko juga mengatakan bahwa mahasiswa yang berada di era milenial secara tanpa sadar menggunakan sosial media dan menyampaikan pesan itu secara cepat dan pesat. Kemudian melalui itu banyak orang yang memuat berita-berita bohong sehingga ini yang menjadi tantangan pemerintah dalam menanggapi sosial media, yang disatu sisi dapat bermanfaat untuk ekonomi dan kemajuan demokrasi.
Seminar ini bertujuan tidak hanya sebagai upaya merumuskan sebuah instrumen kerja yang dapat mengukur sejauh mana kemampuan sosial dalam rentang periode, tetapi juga terkait persoalan bagaimana komunikasi politik terhadap kebijakan publik tersebut dapat dilakukan secara efektif.
Dalam paparan, Dosen Ilmu Komunikasi, Drs. Ambya Boestam mengatakan bahwa komunikasi sangat penting terutama mengenai pembangunan. “Menurut saya, pemerintah perlu membentuk suatu kebijakan untuk menyampaikan apa yang menjadi kebijakan tersebut sehingga ada suatu data yang diterima masyakarat dan tidak terjadi disinformasi terhadap kebijakan kebijakan pemerintah,” tutupnya.
Tampil sebagai pembicara terakhir, Ketua Program Studi Sosiologi, Dr. Erna E. Chotim, M.Si menjelaskan bahwa teori-teori pembangunan yang sifatnya hanya mementingkan ekonomi saja tidak akan menyelesaikan persoalan, karenanya perlu kolaborasi antara pembangunan ekononi dan sosial agar menjadi penting dan saling melengkapi.
Menurutnya, pembangunan sosial harus menekankan manusia sebagai subjek dalam pembangunan itu sendiri. Bukan hanya sekedar keberadaan kebijakan, lanjutnya, tetapi yang terpenting adalah sejauh mana kebijakan memberikan nilai dan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Tujuan dari pembangunan sosial yang terpeting adalah peningkatan kemakmuran kesejahteraan dalam masyarakat. Jadi sejauh mana kebijakan harus diturunkan salah satunya tidak terlepas dari perkembangan teknologi, sejauh mana sebenarnya perkembangan informasi dan teknologi itu memberikan implikasi positif terhadap masyarakat,” tuturnya.
